-

SELAMAT DAN SUKSES SAUDARA RUDY BESERTA CREW NYA ATAS REUNI ANGKATAN,90 02 OKT 2011

Translate

English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified
by : Bja-Wijaya

Selasa, 07 Desember 2010

NU 'Unjuk Gigi'



  • NU 'Unjuk Gigi' Minta Penutupan Dolly
Rabu, 10 November 2010 - 15:50 wib
Nurul Arifin - Okezone

SURABAYA - Wacana Pemerintah Propinsi Jawa Timur untuk menutup Lokalisasi Dolly di Jalan Jarak dan Putat Jaya, Surabaya, kali ini memperoleh dukungan dari kalangan Nahdhatul Ulama (NU).

Bahkan, Organisasi Masyarakat (Ormas) ini bersedia mengerahkan kekuatan dan pikiran agar lokalisasi terbesar se-Asia Tenggara itu ditutup.

Menurut Ketua Tanfidziah Pengurus Wilayah Nahdhotul Ulama (PWNU) Jawa Timur, KH Mutawakkil, keberadaan lokalisasi tersebut sangat ironis sekali dengan Jawa Timur.

Di Indonesia terdapat 14 ribu pesantren dan 60 persen berada di Jawa Timur. "Sangat ironis sekali, jika jumlah pesantren terbanyak tapi ada lokalisasi terbesar se-Asia Tenggara," katanya, di kantor PWNU Jatim, Jalan Masjid Akbar, Surabaya, Sabtu (06/11/2010).

Selain itu, juga menuntut kepada pemerintah untuk memberikan pemahaman keterampilan kepada para Pekerja Seks Komersial (PSK) dan warga sekitar yang menggantungkan hidup pada lokalisasi.

Dengan demikian Dolly ditutup tidak membuat mereka kehilangan mata pencaharian. NU juga memberi peringatan kepada pemerintah, jangan sampai ada wacana pemindahan lokalisasi ke tempat lain. "Jangan sampai memindahkan masalah dengan masalah yang baru," tandasnya.

Guna mewujudkan itu, ia meminta, pemerintah membentuk tim terlebih dahulu. Tim tersebut melibatkan semua unsur, unsur Sipil, Pemerintahan, Polisi dan Militer. Untuk mengawal pembentukan itu, NU bersedia mengawal hingga ditutupnya lokalisasi tersebut.

Pihaknya sendiri tidak bisa memberikan tenggang waktu, kapan dolly harus ditutup. Proses penutupan itu tentu membutuhkan waktu yang lama. Namun demkian, tim tersebut harus sudah terbentuk dalam waktu dekat ini.

Sebelumnya, wacana penutupan Dolly ini terus menggelinding di tengah kontroversi. Dukungan penutupan kian mengalir dari sejumlah kalangan Agama. Namun pihak pemerintah kota (Pemkot) Surabaya, dalam hal ini memiliki kewengan penuh, belum bisa bertindak tegas. Bahkan Walikota Surabaya, Tri Rismaharini menyatakan menolak penutupan tersebut.

Alasannya, penghuni lokalisasi Dolly itu kebanyakan berlatar belakang keluarga miskin. Sehingga akar masalahnya adalah kemiskinan, yang membuat banyak wanita tercebur dalam dunia prostitusi.Pemkot sendiri punya cara jitu untuk menyeleseikan hal tersebut. Di Dolly sendiri saat ini tercatat ada 1.050 PSK
  • Lokalisasi Dolly Dipasangi CCTV
Rabu, 10 November 2010 - 15:54 wib

SURABAYA - Rencana penutupan lokalisasi Dolly terus berlanjut. Dalam waktu dekat Pemkot Surabaya berencana memasang closed circuit television (CCTV) di seluruh kawasan lokalisasi terbesar di Asia Tenggara itu.

Sumber di lingkungan Pemprov Jatim menuturkan, sejak Gubernur Jatim Soekarwo mendesak untuk menutup lokalisasi Dolly terjadi pro dan kontra antara pemkot dan pemprov.

Proses penutupan itu tidak bisa dilakukan segera sebab ada banyak risiko yang ditimbulkan ketika penutupan dilakukan secara sporadis. Pilihan cara yang diambil dengan cara perlahan.

Dari pertemuan dua pihak, langkah awal yang dilakukan dengan memasang CCTV. Harapannya, proses itu bisa merekam sekaligus mendata seluruh pengunjung yang masuk ke kawasan lokalisasi Dolly.

Data hasil rekaman kamera selanjutnya akan dianalisis dan bagi siapa yang terlalu sering masuk ke Dolly akan langsung diawasi untuk memastikan apakah pelanggan tersebut terinfeksi HIV/AIDS atau tidak.

Ini diperlukan untuk meminimalisasi penyebaran penyakit HIV/AIDS yang di Jatim perkembangannya masih sangat tinggi. Rencana penempatan CCTV ini juga bagian untuk melakukan pembatasan praktik lokalisasi Dolly.

“Saat ini menutup secara total memang tidak mungkin, yang bisa dilakukan hanya pembatasan,” kata seorang sumber, Senin (25/10/2010) kemarin.

Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf menuturkan, pemerintah tetap berupaya secara bertahap menutup Dolly. Proses penutupan Dolly, kata dia, baru bisa dilakukan pemerintah dengan memakan waktu 3-4 tahun mendatang.

“Setidaknya empat tahun lah. Kami bisa meniru di Zeedijk (lokalisasi terbesar di Belanda),” katanya

  • Kisa doly akan berakhir

SURABAYA - Nasib lokalisasi Dolly tampaknya bakal serupa dengan lokalisasi Kramat Tunggak di Jakarta. Gubernur Jawa Timur Soekarwo bahkan telah menunjuk wakilnya Saifullah Yusuf menjadi koordinator penutupan lokalisasi yang konon terbesar di Asia Tenggara tersebut.

“Mosok enggak selesai-selesai. Begitu terus. Harus segera diakhiri. Saya telah menunjuk Gus Ipul untuk menjadi ketua penutupan Dolly,” kata Soekarwo.

Kata Soekarwo, keberadaan lokalisasi Dolly sebenarnya sudah tidak dapat ditoleransi lagi. Apalagi kondisinya saat ini sudah demikian memprihatinkan dan membahayakan. Apalagi jumlah Pekerja Seks Komersial yang telah terjangkit positif HIV/AIDS terus meningkat, sehingga sudah tidak bisa dipertahankan.

Data di Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Surabaya, menyebutkan jumlah PSK yang terkena HIV/AIDS terus meningkat tiap tahunnya.

Pada tahun 2006 hanya sekira 65 orang. Tapi pada 2007 meningkat menjadi 160 orang. Pada tahun 2008 bertambah menjadi 232 orang dan akhir 2009 meningkat lagi menjadi 278 orang.

  • Lokalisasi Bakal Ditutup, Warga Dolly Bergolak

SURABAYA - Rencana penutupan Lokalisasi Dolly, Surabaya, mendapat perlawanan. Warga yang tergabung dalam Paguyuban Masyrakat Pekerja Lokalisasi (PMPL) menolak keras rencana pemerintah provinsi Jawa Timur menutup lokalisasi terbesar se-Asia Tenggara itu.

Menurut SA Saputro, Kordinator PMPL, alasan penutupan lokalisasi tersebut hanya dibuat-buat. Pihak Pemprov, kata dia, juga tidak pernah melakukan kajian, analisa maupun penelitian di tempat itu.

"Pemerintah tidak pernah turun langsung melihat pekerja lokalisasi, masyarakat sekitar yang setiap hari menggantungkan hidupnya di lokalisasi ini," katanya, Rabu (03/11/2010).

Selama ini, lanjut dia, solusi pemerintah tidak tepat sasaran. Mereka banyak menerapkan penggusuran, penertiban, penggarukan yang keseluruhannya ditimpakan kepada masyarakat miskin kota. Kebijakan tersebut justru dianggap memiskinkan masyarakat yang sudah kelewat sengsara.

"Dan sudah jelas ini melangar HAM, yakni hak mempertahankan hidup dan hak mendapatkan pekerjaan layak, pola pikir ini yang tidak diterapkan oleh para petinggi pemerintah," cetusnya.

Terkait rencana pemerintah setempat memasang Closed-circuit television (CCTV) di lokasi, menurut dia, rencana tersebut tidak akan menyelesaikan masalah. "Intinya kami menolak penutupan lokalisasi Dolly dengan dalih apapun," tandasnya
Share free counters